NasionalIndo24.com – Upaya penyelesaian konflik di Jalur Gaza kembali menghadapi tantangan setelah Hamas meminta penjelasan kepada Board of Peace. Dewan yang di bentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memfasilitasi proses perdamaian. Permintaan tersebut muncul menyusul perbedaan pemahaman mengenai tahapan pelucutan senjata Hamas dan jadwal penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza.
Hamas menilai sejumlah pernyataan terbaru yang di sampaikan Board of Peace belum mencerminkan keseluruhan isi kesepakatan yang sebelumnya di bahas. Kelompok tersebut juga mempertanyakan mengapa fokus utama justru di arahkan pada pelucutan senjata. Sementara isu penghentian operasi militer dan perlindungan warga sipil belum mendapatkan perhatian yang sama.
Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi roadmap perdamaian masih menghadapi berbagai perbedaan pandangan dari pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, negara-negara mediator juga mulai menyampaikan kritik terhadap perkembangan terbaru yang di nilai dapat menghambat proses perdamaian.
Hamas Soroti Pernyataan Board of Peace
Board of Peace sebelumnya menerbitkan peta jalan atau roadmap yang memuat tahapan penyelesaian konflik di Gaza. Salah satu poin utama dalam dokumen tersebut adalah pelucutan senjata Hamas secara bertahap yang akan di ikuti dengan penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza.
Namun, Hamas meminta penjelasan lebih rinci terkait mekanisme pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kelompok Palestina itu mempertanyakan perubahan penekanan dalam pernyataan Board of Peace setelah berlangsungnya pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Sebelumnya, pada Jumat, 31 Juli 2026, Hamas menyampaikan kesediaannya untuk menyerahkan persenjataan sebagai bagian dari upaya menuju penyelesaian konflik. Meski demikian, pemerintah Israel tetap mempertahankan sikap bahwa penarikan pasukan baru dapat dilakukan apabila proses pelucutan senjata Hamas telah selesai dan dapat di verifikasi secara menyeluruh.
Setelah melakukan pembahasan dengan Netanyahu pada Senin, 3 Agustus 2026. Board of Peace menyatakan bahwa penarikan pasukan Israel dari posisi yang saat ini mereka kuasai di Gaza hanya akan di mulai setelah Hamas benar-benar menyelesaikan proses pelucutan senjata.
Pernyataan tersebut memunculkan respons dari Hamas karena di anggap berbeda dengan pemahaman yang selama ini di bangun dalam proses negosiasi.
Hamas Nilai Aspek Kemanusiaan Belum Mendapat Perhatian
Sejumlah pejabat Hamas menyampaikan keberatan terhadap fokus Board of Peace yang di nilai lebih menitikberatkan pada isu keamanan di bandingkan persoalan kemanusiaan.
Menurut mereka, pernyataan yang disampaikan Nickolay Mladenov selaku pejabat tinggi urusan Gaza di bawah Board of Peace belum mengakomodasi berbagai aspek penting yang menjadi bagian dari proses perdamaian.
Hamas menilai pembahasan seharusnya tidak hanya berkaitan dengan pelucutan senjata. Tetapi juga mencakup penghentian serangan udara, operasi militer, penembakan artileri, hingga berbagai tindakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil di Jalur Gaza.
Kelompok tersebut juga meminta penjelasan resmi mengenai sejumlah poin yang di nilai masih belum jelas. Di antaranya adalah implementasi kesepakatan yang telah di bahas sebelumnya. Sikap Board of Peace terhadap meningkatnya operasi militer Israel, serta dugaan adanya penundaan dalam pelaksanaan roadmap perdamaian.
Menurut Hamas, kejelasan terhadap seluruh poin tersebut sangat penting. Agar proses negosiasi dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah di rancang.
Presiden AS Donald Trump berpidato saat penandatanganan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Institut Perdamaian AS di Washington DC, Kamid (19/2/2026).
Negara Mediator Kritik Situasi Terbaru di Gaza
Di tengah munculnya perbedaan pandangan antara Hamas dan Board of Peace. Negara-negara mediator ikut memberikan perhatian terhadap perkembangan situasi.
Qatar bersama Mesir dan Turki menyoroti meningkatnya kembali aktivitas militer Israel di Jalur Gaza. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan roadmap yang sedang di upayakan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menyatakan bahwa komunitas internasional dapat melihat pihak yang di nilai menghambat implementasi rencana perdamaian.
Menurutnya, peningkatan operasi militer Israel dalam beberapa hari terakhir berpotensi mengganggu proses diplomasi yang tengah berlangsung serta memperlambat upaya mencapai solusi damai bagi konflik Gaza.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran dari negara-negara mediator terhadap perkembangan situasi keamanan yang di nilai belum mendukung proses negosiasi secara optimal.
Perbedaan Pernyataan Picu Ketidakpastian Roadmap Perdamaian
Perdebatan juga muncul akibat adanya perbedaan isi pernyataan yang di sampaikan Board of Peace dalam waktu yang berbeda.
Setelah pertemuan dengan Netanyahu, Board of Peace melalui unggahan di platform X menyampaikan bahwa penarikan pasukan Israel melewati garis kuning yang memisahkan wilayah kendali Hamas dan militer Israel baru akan dilakukan setelah pelucutan senjata Hamas selesai sepenuhnya.
Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan Nickolay Mladenov yang di sampaikan pada 31 Juli 2026. Saat itu, ia menyebut proses penarikan pasukan Israel dan pelucutan senjata Hamas seharusnya berlangsung secara bertahap dan berjalan bersamaan.
Perbedaan penyampaian itu memunculkan pertanyaan dari Hamas mengenai arah implementasi roadmap yang sebenarnya. Kelompok tersebut berharap Board of Peace segera memberikan penjelasan resmi agar tidak muncul interpretasi yang berbeda di antara seluruh pihak yang terlibat.
Hingga kini, proses menuju perdamaian di Gaza masih berada dalam tahap yang penuh tantangan. Keberhasilan implementasi roadmap di perkirakan sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk menyamakan persepsi mengenai tahapan pelaksanaan kesepakatan. Termasuk isu pelucutan senjata, penarikan pasukan, serta komitmen terhadap aspek kemanusiaan yang menjadi perhatian masyarakat internasional.
