Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – kembali menjadi perhatian publik setelah ratusan siswa dan guru di SMK Negeri 6 Semarang di duga mengalami keracunan makanan. Peristiwa yang melibatkan ratusan penerima manfaat tersebut memunculkan kritik terhadap penerapan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional itu.
Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah menilai kejadian tersebut menjadi bukti bahwa sistem pengawasan terhadap penyedia makanan masih memerlukan pembenahan. Selain itu, evaluasi menyeluruh di nilai penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
LP2K Nilai Standar Keamanan Pangan Program MBG Masih Lemah
Ketua LP2K Jawa Tengah, Abdun Mufid, menyampaikan bahwa dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa dan tenaga pendidik menunjukkan masih adanya celah dalam penerapan standar keamanan pangan pada program MBG.
Menurutnya, meskipun program tersebut telah berjalan cukup lama, insiden serupa masih terus bermunculan. Kondisi ini di nilai bertentangan dengan hak dasar konsumen untuk memperoleh produk yang aman sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Abdun menjelaskan bahwa para penerima manfaat MBG tetap dapat di kategorikan sebagai konsumen karena mereka mengonsumsi makanan yang di produksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Walaupun pembiayaan program berasal dari pemerintah.
Ia menilai berulangnya kasus dugaan keracunan menjadi indikator bahwa penerapan standar keamanan pangan oleh penyelenggara belum berlangsung secara optimal. Selain itu, pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN) juga di anggap belum mampu mencegah munculnya persoalan serupa.
Abdun menegaskan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penyediaan makanan. Mulai dari proses pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Pengawasan Preventif Di Nilai Harus Lebih Efektif
LP2K juga mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang di terapkan pemerintah selama ini. Menurut Abdun, langkah pencegahan seharusnya mampu mendeteksi potensi masalah sebelum makanan di konsumsi oleh para siswa.
Ia menilai evaluasi terhadap program MBG tidak cukup hanya dilakukan melalui pergantian pejabat atau pimpinan lembaga. Yang lebih penting adalah memastikan sistem pengawasan berjalan konsisten. Hingga ke tingkat dapur SPPG yang memproduksi makanan setiap hari.
Abdun menambahkan bahwa sertifikasi higienitas maupun sanitasi yang di miliki penyedia makanan tidak akan memberikan manfaat apabila pelaksanaannya tidak di awasi secara berkala. Tanpa pengawasan yang berkesinambungan, standar yang telah di tetapkan berpotensi tidak di terapkan secara konsisten.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat mekanisme inspeksi, audit, dan evaluasi terhadap seluruh mitra penyedia makanan agar kualitas pangan tetap terjaga.
Penutupan SPPG Di Nilai Tepat, Tetapi Perlu Perbaikan Sistem
LP2K mendukung langkah penghentian sementara operasional SPPG yang di duga menjadi sumber permasalahan. Namun, menurut Abdun, tindakan tersebut belum cukup apabila tidak di barengi dengan pembenahan sistem pengawasan secara menyeluruh.
Ia menilai penutupan satu penyedia makanan hanya menjadi solusi jangka pendek. Risiko kejadian serupa masih dapat muncul apabila standar keamanan pangan tidak benar-benar di terapkan di seluruh jaringan penyedia MBG.
Oleh sebab itu, pemerintah di dorong untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan konsumen. Melalui pengawasan yang lebih ketat, pelatihan rutin bagi petugas dapur, serta evaluasi berkala terhadap seluruh mitra penyelenggara program.
Pelajar SMK Negeri 6 Semarang di rawat oleh tim medis usai di duga keracunan.
BGN Ungkap Dugaan Penyebab Keracunan
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan bahwa hasil investigasi awal menunjukkan dugaan penyebab keracunan berasal dari kombinasi beberapa faktor.
Berdasarkan pemeriksaan sementara, beberapa bahan makanan seperti daun singkong dan bumbu rendang menjadi fokus penyelidikan. Selain itu, waktu memasak yang dilakukan terlalu jauh sebelum makanan didistribusikan juga di duga berpengaruh terhadap kualitas makanan yang di konsumsi.
Sudaryono menjelaskan bahwa makanan mulai di masak pada malam hari, kemudian baru di bagikan kepada penerima pada keesokan paginya. Jarak waktu yang cukup panjang tersebut sedang menjadi salah satu aspek yang di teliti dalam proses investigasi.
Ia juga menyebutkan bahwa sekolah lain yang menerima makanan dari SPPG yang sama tidak mengalami dugaan keracunan karena makanan mereka didistribusikan lebih awal di bandingkan dengan SMK Negeri 6 Semarang.
Temuan tersebut masih bersifat sementara dan akan di pastikan kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan maupun spesimen dari para korban.
Operasional SPPG Di Hentikan Sementara
Sebagai tindak lanjut, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional SPPG Karangturi sambil menunggu hasil investigasi selesai.
Selain penghentian sementara, BGN juga memberikan surat peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPPG. Sanksi tersebut di berikan sebagai bagian dari proses evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Langkah tersebut di harapkan dapat memberikan ruang bagi tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh proses penyediaan makanan. Mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.
Ratusan Siswa dan Guru Mendapat Penanganan Medis
Kasus dugaan keracunan makanan di SMK Negeri 6 Semarang melibatkan total 707 orang yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Mereka di laporkan mengalami berbagai gejala setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis pada Jumat, 31 Juli 2026.
Setelah menerima laporan sekitar pukul 10.30 WIB, tim kesehatan segera melakukan pelayanan medis kepada para korban. Petugas juga melaksanakan penyelidikan epidemiologi serta mengambil sampel makanan dan spesimen untuk di periksa di laboratorium.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Mochamad Abdul Hakam, menyampaikan bahwa penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan puskesmas, rumah sakit, pihak sekolah, penyelenggara SPPG, serta berbagai instansi terkait.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh siswa maupun guru yang mengalami gejala memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kondisi masing-masing. Pemeriksaan laboratorium masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG ke depan.
