Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan pembaruan terbaru terkait dampak bencana alam di wilayah Sumatra. Hingga Minggu, 4 Januari 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.177 jiwa. Angka ini menunjukkan adanya penambahan di bandingkan laporan sebelumnya.
Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah korban meninggal tertinggi. Total korban jiwa di daerah tersebut mencapai 543 orang. Selanjutnya, Sumatra Utara mencatat 370 korban meninggal, sedangkan Sumatra Barat berada di angka 264 jiwa.
Menurut BNPB, perubahan data masih mungkin terjadi. Hal ini di sebabkan proses pencarian korban yang masih terus dilakukan oleh tim gabungan di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunggu data resmi yang terus di perbarui.
Perkembangan Korban Hilang dan Kondisi Pengungsian
Selain korban meninggal, jumlah korban hilang juga menjadi perhatian utama. Saat ini, total korban yang masih di nyatakan hilang mencapai 148 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan di bandingkan hari sebelumnya.
Rinciannya, Aceh masih mencatat 31 orang hilang. Sementara itu, Sumatra Utara mencatat 43 orang, dan Sumatra Barat sebanyak 74 orang. Penurunan ini terjadi seiring di temukannya beberapa korban dalam proses pencarian lanjutan.
Di sisi lain, jumlah pengungsi menunjukkan tren yang menurun. Total pengungsi yang masih berada di lokasi penampungan mencapai 242.174 orang. Sebagian besar pengungsi berada di Aceh dengan jumlah 217.780 jiwa. Selanjutnya, Sumatra Utara menampung 13.540 orang, dan Sumatra Barat 10.854 orang.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian wilayah mulai berangsur pulih. Namun demikian, kebutuhan bantuan dasar masih cukup tinggi, terutama di daerah dengan kerusakan infrastruktur berat.
Status Tanggap Darurat dan Transisi Pascabencana
Terkait status kebencanaan, BNPB mencatat adanya perbedaan kondisi di masing-masing provinsi. Di Aceh, sejumlah daerah masih memperpanjang status tanggap darurat. Tercatat, 10 daerah masih berada pada fase tanggap darurat, sementara 8 daerah lainnya telah memasuki masa transisi darurat.
Sementara itu, Sumatra Utara telah sepenuhnya beralih ke status transisi darurat. Tidak ada lagi kabupaten atau kota yang memperpanjang masa tanggap darurat. Kondisi ini menunjukkan stabilitas yang relatif lebih baik di bandingkan wilayah lain.
Berbeda dengan itu, Sumatra Barat masih memiliki satu daerah yang memperpanjang status tanggap darurat, yaitu Kabupaten Agam. Hal ini dipicu oleh terjadinya longsor susulan dalam beberapa hari terakhir. Namun, di luar wilayah tersebut, seluruh daerah lain telah memasuki fase transisi.
korban bencana sumatera – Foto pantauan udara di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Kamis (4/12/2025) yang mengalami kerusakan cukup parah pasca dilanda banjir dan longsor. Korban meninggal dunia terbanyak di Aceh mencapai 543 orang, di susul Sumut 370 orang dan Sumbar 264 orang.
Langkah Pemerintah dalam Pemulihan Infrastruktur
Seiring meredanya kondisi darurat di beberapa wilayah, pemerintah mulai mengintensifkan upaya pemulihan. Fokus utama di arahkan pada perbaikan infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan.
Selain perbaikan fisik, penyaluran bantuan sosial dan logistik terus dilakukan. Pemerintah juga memberikan perhatian pada layanan kesehatan serta dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, proses pemulihan di harapkan dapat berjalan lebih menyeluruh.
Pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra
Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, DPR RI membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatra. Satgas ini akan berkantor langsung di Aceh. Kehadiran Satgas di lokasi terdampak di nilai strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan.
Melalui mekanisme ini, perwakilan kementerian dan lembaga dapat bekerja dalam satu koordinasi terpadu. Oleh karena itu, hambatan komunikasi antarinstansi di harapkan dapat di minimalkan.
Dukungan Publik dan Pentingnya Transparansi Informasi
Langkah pembentukan Satgas mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk lembaga riset dan pengamat kebijakan. Keberadaan Satgas dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap penanganan bencana di Sumatra.
Selain itu, masyarakat berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka. Penunjukan juru bicara resmi di nilai penting agar informasi penanganan bencana dapat di sampaikan secara konsisten dan akurat. Dengan begitu, kehadiran negara dapat di rasakan secara nyata oleh masyarakat terdampak.
