Pada akhir Januari 2026 – gerakan buruh kembali mewarnai ruang publik di Jakarta. Ribuan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama Partai Buruh turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan ketenagakerjaan. Aksi ini menjadi bagian dari praktik demokrasi dalam menyuarakan kepentingan kelompok pekerja secara terbuka dan kolektif.
Kawasan Silang Selatan Monumen Nasional di pilih sebagai lokasi utama penyampaian aspirasi. Lokasi tersebut di nilai strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan dan sering di gunakan sebagai ruang ekspresi publik. Oleh karena itu, kehadiran massa dalam jumlah besar tidak hanya mencerminkan kekuatan konsolidasi buruh, tetapi juga menunjukkan urgensi isu yang di angkat.
Pendekatan Keamanan dalam Pengawalan Aksi
Sementara itu, aparat kepolisian melakukan langkah pengamanan untuk menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Sebanyak 1.174 personel gabungan dikerahkan oleh Polres Metro Jakarta Pusat bersama unsur Polda Metro Jaya dan Polsek setempat. Pengamanan ini di fokuskan pada pengaturan arus massa dan kelancaran aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, pendekatan yang di gunakan menekankan prinsip humanis. Aparat menyatakan bahwa pengamanan bertujuan untuk melayani peserta aksi, bukan membatasi kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, komunikasi persuasif menjadi bagian penting dalam pengendalian situasi di lapangan.
Selain itu, kepolisian juga mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban. Orasi di harapkan tidak memicu provokasi. Tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, serta gangguan terhadap pengguna jalan di minta untuk di hindari demi kepentingan bersama.
Peran Kepemimpinan dalam Gerakan Buruh
Di balik jalannya aksi tersebut, figur pimpinan memegang peranan sentral. Demonstrasi ini di pimpin langsung oleh Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh. Kehadirannya memberikan arah yang jelas terhadap substansi tuntutan yang di sampaikan kepada pemerintah.
Lebih lanjut, kepemimpinan tersebut memperkuat legitimasi gerakan buruh sebagai representasi kepentingan pekerja. Dengan kepemimpinan yang terorganisir, tuntutan yang di suarakan menjadi lebih terstruktur dan mudah di pahami oleh para pemangku kebijakan.
Ilustrasi Ribuan buruh dari KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas Jakarta
Tuntutan Buruh terhadap Kebijakan Upah dan Perlindungan Kerja
Adapun substansi utama aksi mencakup tiga tuntutan penting. Pertama, buruh mendesak adanya revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta. Tuntutan ini di dasarkan pada meningkatnya biaya hidup di wilayah perkotaan.
Kedua, massa buruh menuntut pengembalian Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah di Jawa Barat. Mereka menilai rekomendasi kepala daerah lebih mencerminkan kondisi ekonomi lokal. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan UMSK di anggap merugikan pekerja sektor tertentu.
Ketiga, perhatian juga di arahkan pada ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 2.500 buruh PT Pakerin di Mojokerto. Isu ini di pandang krusial karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas jika tidak segera ditangani.
Pola Pergerakan Massa dan Implikasi Sosial
Sebagai bagian dari strategi aksi, massa buruh berkumpul di beberapa titik awal, seperti Patung Kuda Monas dan kawasan depan Menara BSI. Setelah itu, massa bergerak secara terkoordinasi menuju area Istana. Pengaturan rute dilakukan agar aktivitas publik tetap berjalan.
Dengan demikian, aksi demonstrasi ini tidak hanya mencerminkan tuntutan ekonomi, tetapi juga menunjukkan dinamika hubungan industrial di Indonesia. Partisipasi buruh dalam ruang publik menjadi indikator penting bagi kesehatan demokrasi dan keberlanjutan dialog antara pekerja dan negara.
